Jadi anggota DPR 5 tahun, balik modal nggak?

caleg bekasi - 6.000 Orang sudah mendaftarkan ke Komisi Penentuan Umum menjadi calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Artis, entrepreneur, pengacara sampai pengangguran turut mendaftarkan.

Sejumlah besar berbusa-busa mengemukakan misi serta visi untuk membela rakyat. Walaupun tidak menolak tergiur upah serta sarana anggota dewan. Beberapa kembali berfikir mencari project seperti yang sudah-sudah.

Bila diloloskan KPU, mereka akan tercatat menjadi calon anggota legislatif. Bukan masalah gampang untuk maju ke Senayan. Mereka mesti kampanye supaya diambil rakyat. Dari 6.000 orang, cuma 560 yang bisa menjadi anggota DPR.

Beberapa calon legislatif mesti merogoh kantong cukup dalam. Untuk kampanye saja, rata-rata tiap-tiap calon legislatif keluarkan uang Rp 1 miliar. Belumlah pengeluaran lainnya, rata-rata perlu Rp 1,5 M untuk ticket ke Senayan.

Tetapi semuanya akan terbayar sesudah duduk jadi anggota DPR.

Berdasar pada Surat Edaran Setjen DPR RI No. KU.00/9414/DPR RI/XII/2010 mengenai Upah Inti serta Tunjangan Anggota DPR, keseluruhan penghasilan untuk anggota DPR yang merangkap ketua alat kelengkapan ialah Rp 54,9 juta per bulan. Sedang upah untuk anggota DPR yang merangkap anggota alat kelengkapan ialah Rp 51,5 juta per bulan.

Untuk penghasilan teratur, kalikan saja, Rp 54,9 juta kali 12 bulan kali 5 tahun. Jadi angka yang keluar ialah Rp 3,294 miliar untuk beberapa ketua DPR. Sesaat anggota mendapatkan Rp 3,090 miliar.

Jumlahnya ini masih tetap ditambah beberapa tunjangan lainnya seperti sarana ke luar negeri, dana reses, uang sidang dan sebagainya. Rata-rata penghasilan mereka hampir 1 miliar per bulan.

Siapa yang tidak tergiur? Dengan hitung-hitungan kasar saja tampak begitu besarnya penghasilan beberapa wakil rakyat itu.

Akan tetapi beberapa anggota DPR mengakui penghasilan mereka tidak sebesar diatas kertas. Partai rata-rata minta jatah 20 % dari upah mereka.

"Yang berat itu bermacam proposal dari daerah penentuan. Ada yang meminta dana beasiswa, pembangunan lapangan bulu tangkis di kampung, bangun masjid, perbaikan karang taruna dan sebagainya. Jelas jika utamakan upah saja kurang," kata seseorang anggota DPR yang malas dijelaskan namanya waktu terlibat perbincangan dengan merdeka.com, Selasa (23/4).

Ia memberikan hal tersebut ikut yang membuat beberapa anggota DPR lalu terlilit masalah. Sebab upah kurang serta banyak proposal, beberapa cara menyerempet bahaya juga dikerjakan.

"Ya tetapi banyak pula yang nakal, main project sebab ingin memperkaya diri. Saya tidak menolak hal tersebut. Dapat dibuktikan banyak rekan-rekan kami yang diseret KPK," sambungnya.

Dalam hasil laporan akhir tahun KPK 2012, terdaftar petinggi yang sangat banyak lakukan tindak pidana korupsi yaitu anggota dewan di DPR ataupun DPRD. Dari 45 orang yang diputuskan terduga, jabatan anggota dewan tempati posisi pertama sekitar 16 orang jadi terduga.

Ketua DPR Marzuki Alie mengakui korupsi berlangsung sebab anggota DPR menjadi legislator atau pembuat undang-undang digoda oleh pihak eksekutif atau pemerintah. Jika tidak ingin ada korupsi, janganlah merayu DPR.

"DPR ini bukan instansi eksekutif. DPR ini instansi legislatif, kebetulan memiliki hak biaya, hak biaya ini berkaitan pengesahan biaya. Jika berlangsung tindak pidana korupsi berkaitan anggota DPR jadi itu tidak dapat terlepas serta berdiri dengan sendiri, tentu itu berkaitan dengan eksekutif, tentu. Saya jamin 100 % berkaitan dengan eksekutif," kata Marzuki waktu lalu.

Tertarik jadi anggota DPR?